Dutamasyarakatnews.com, Sampang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pasar tahun 2025 menjadi Rp 6 miliar. Kenaikan ini dinilai terlalu membebani oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), mengingat capaian PAD pasar selama tiga tahun terakhir belum pernah menembus angka Rp 4 miliar.
Kepala Diskopindag Sampang, Chairijah, menyebut pihaknya telah mengusulkan kepada DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) agar target tersebut diturunkan.
“Target Rp 6 miliar itu berat. Kami sudah usulkan agar ditinjau ulang dalam rapat pembahasan RAPBD,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).
Ia merinci, capaian PAD sektor pasar tahun 2022 hanya Rp 3,47 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 3,56 miliar, dan tahun 2024 justru turun menjadi Rp 3,27 miliar. Seluruhnya berasal dari 28 pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Sampang.
Dalam wawancara lanjutan, Chairijah mengungkapkan bahwa faktor utama yang membuat target tersebut tidak realistis adalah penghapusan retribusi perpanjangan izin kios dan los, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
“Dulu ada retribusi dari izin tiga tahunan, sekarang tidak boleh lagi ada pungutan. Harusnya target PAD turun, bukan naik,” tegasnya, Rabu (16/4/2025).
Ia juga mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan penetapan target PAD tersebut bersama DPRD. Bahkan, ia mempertanyakan dasar kenaikan target yang justru bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
“Pasar sekarang sepi. Banyak pedagang beralih ke online. Belum lagi daya beli masyarakat yang terus menurun. Ini harus dilihat secara menyeluruh, bukan asal tarik angka,” tambahnya.
Chairijah menilai kenaikan target ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran, melainkan justru menambah beban tanpa perhitungan matang.
“Kalau target 4,5 miliar saja belum pernah tercapai, kenapa dipaksa 6 miliar? Tidak masuk akal,” pungkasnya.(Yan/F-R)
