Dutamasyarakatnews.com, – SAMPANG – Komitmen kerja anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan. Dalam audiensi krusial bersama Media Center Sampang (MCS) yang membahas dugaan sengkarut Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dari total 9 anggota Komisi I, hanya 3 legislator yang hadir di ruang pertemuan pada Senin (25/05/2026).
Ketiga anggota yang hadir menemui perwakilan MCS tersebut adalah Ketua Komisi I Mohammad Salim (NasDem), Jauhari (NasDem), dan H. Muji (PPP). Minimnya tingkat kehadiran ini memicu kritik tajam dari publik terkait kedisiplinan dan kepekaan para wakil rakyat dalam merespons aduan masyarakat.
Ketua MCS, Fathor Rahman yang akrab disapa Mamang, didampingi jajaran pengurusnya, secara lugas mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan legislatif yang melekat pada Komisi I. Ia menilai DPRD Sampang kurang responsif dan minim koordinasi dalam mengawal polemik KDMP yang tengah menggelinding di tingkat bawah.
“Kami mempertanyakan sejauh mana peran kontrol legislatif dalam program ini. Jangan sampai program yang bersentuhan langsung dengan desa justru berjalan tanpa pengawasan yang jelas,” tegas Mamang.
Guna mengurai benang kusut program tersebut, MCS mendesak Komisi I segera memfasilitasi audiensi lanjutan (hearing) dengan memanggil pihak-pihak pemangku kebijakan utama, termasuk jajaran TNI Kodim 0828 Sampang dan Asisten I Pemkab Sampang. Langkah ini dinilai mendesak agar implementasi program berjalan transparan dan akuntabel.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim, mengakui program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini sejatinya memiliki visi positif untuk ekonomi warga. Namun, ia tidak memungkiri bahwa implementasinya di lapangan didera banyak masalah.
“Perlu ada pengawasan yang lebih serius dari berbagai pihak,” ujar Salim diplomatis.
Sikap lebih kritis ditunjukkan oleh anggota Komisi I, Jauhari. Ia membeberkan sejumlah temuan krusial yang mengarah pada tata kelola yang buruk (bad governance). Jauhari secara gamblang mengungkap adanya dugaan pemotongan anggaran yang sangat signifikan di tingkat pelaksana.
Ketimpangan Anggaran Pagu anggaran pembangunan KDMP tercatat sekitar Rp1,658 miliar, namun realisasi dana yang sampai ke pelaksana lapangan bervariasi hanya berkisar antara Rp450 juta hingga Rp800 juta.
Jauhari juga membeberkan tekanan yang dilematis terhadap kepala desa yang bersentuhan dengan pembangunan KDMP, dimana beresiko pengelolaan keuangan Desa, dimana kuat berpotensi penyalahgunaan dana dan dilema pemotongan Dana Desa (DD) untuk menutupi operasional program.
Aspek Legalitas & SDM Terkendala perizinan mendasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) serta ketidaksiapan kapasitas SDM pengelola koperasi.
Atas dasar temuan jomplangnya anggaran tersebut, Jauhari menegaskan dukungannya terhadap fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh MCS. Ia berjanji akan menyinergikan temuan ini dengan fungsi pengawasan melekat yang dimiliki DPRD.
Sebagai langkah konkret pasca-audiensi, Mohammad Salim menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sampang guna melayangkan surat pemanggilan resmi (hearing) kepada pihak-pihak terkait.
“Kami akan merekomendasikan pemanggilan terhadap Kodim 0828 Sampang, Asisten 1 Pemkab Sampang, serta pihak terkait lainnya. Persoalan anggaran dan tata kelola ini harus dibuka secara transparan agar semuanya clear,” pungkas Salim. (Sof/F-R)
