Dutamasyarakatnews.com, Sampang _ Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) menggelar aksi demontrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sampang. Rabu (02/10/24).
Dalam aksinya, mereka menyoroti dan menyerukan satu pesan kuat ” Netralitas Polri dalam Pilkada Sampang 2024 harus dijaga tanpa kompromi” aksi tersebut dipicu oleh dugaan adanya intervensi politik yang melibatkan oknum kepolisian Sampang, yang diduga berpihak pada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Sampang 2024-2029.
Aksi demontrasi tersebut muncul setelah ramainya isu dan gunjingan Publik terkait dugaan video yang menunjukkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada Sampang. Sehingga berbagai asumsi publik muncul, antaranya netralitas Polres Sampang yang di ragukan di Pilkada Sampang mendatang. Bahkan mengancam kredibilitas dan netralitas Polri.
“Kami tidak akan tinggal diam, dan Ini bukan hanya isu dan gunjingan Publik tentang video dimaksud, namun ini soal penghancuran demokrasi, sehingga Polri wajib netral, tidak boleh bermain di ranah politik,” teriak Korlap Aksi, M Alfarizi dalam orasinya.
M Alfarizi menambahkan, bahwa aksi tersebut juga dipicu terungkapnya pemanggilan beberapa kepala desa dan mantan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas, oleh Polres Sampang menjelang Pilkada Sampang. Pihaknya menduga pemanggilan tersebut sebagai upaya terselubung untuk mengintimidasi mantan Kepala Desa yang dianggap tidak berpihak pada kandidat tertentu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang menghalalkan segala cara demi kemenangan satu pihak, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi, tegas M Alfarizi.
“Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan ini. Kami menduga kuat, Ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politis oknum Polri, dimana seharusnya Polri tidak boleh menjadi alat politik, mereka harus netral! Jika ini dibiarkan, Pilkada Sampang akan menjadi ajang kecurangan yang legal, bahkan selamanya publik tidak percaya terhadap Polri, tambahnya.
Koalisi Mahasiswa Madura tak hanya menuntut netralitas, mereka juga mendesak, kalaupun ada, agar semua proses hukum yang menyangkut mantan Kepala Desa di Sampang ditunda hingga Pilkada selesai.
Menurut M Alfarizi, pemanggilan mantan Kepala Desa dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah memanasnya kontestasi politik hanya akan menciptakan situasi Pilkada yang tidak kondusif.
Dimana diketahui bersama, Kabupaten Sampang menjadi barometer di Jawa Timur dan Nasional, yang mana sering terjadi konflik hingga kriminalisasi setiap Pilkada berlangsung, dari Pungutan Suara Ulang (PSU), Pembakaran Kantor Polsek dan Pembakaran Kantor DPRD Sampang.
Sementara pantauan dutamasyarakatnews.com, demo yang berlangsung tidak ditemui Kapolres Sampang, AKBP Hendro Sukmono. Bahkan sulit ditemui sejumlah awak media, untuk dikonfirmasi.(Man)
