Dutamasyarakatnews.com, – SURABAYA – Pembahasan Capaian BPHTB Jawa Timur yang Tiga Tahun Berturut-Turut Lampaui Target di Atas 100%.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (20/11/2025). Agenda ini digelar dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dengan penekanan pada evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pertanahan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pimpinan Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin serta Bahtra dari Fraksi Gerindra, dan perwakilan dari Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Gerindra. Selain itu, jajaran Forkopimda, para Bupati/Walikota se-Jawa Timur, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota turut hadir dalam forum tersebut. Dalam hal ini Kabupaten Sampang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Bapak Prasetya, S.H., M.Eng didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ibu Sri Warnijati, S.SiT, serta turut hadir perwakilan Bupati Sampang, yakni Bapak Ir R.P. Muhammad Zis MT selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Bapak Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP., QRGP, memaparkan capaian kinerja PNBP sektor pertanahan yang dinilai sangat menggembirakan. Berdasarkan data yang disajikan, Jawa Timur secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam realisasi PNBP dan mampu melampaui target yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.
“Angka-angka ini merupakan bukti nyata bahwa sektor pertanahan di Jawa Timur bergerak sangat dinamis. Selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, capaian realisasi PNBP Jawa Timur selalu berada di atas 100%,”ujarnya.
Sementara itu, Zulfikar Arse Sadikin selaku pimpinan rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa penguatan sektor pertanahan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara. Ia menilai bahwa perbaikan mendasar pada administrasi maupun penataan data pertanahan menjadi langkah penting untuk memperkuat potensi pendapatan.
“Sektor pertanahan memiliki potensi besar untuk mendatangkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini, harus ada perbaikan dari sisi dasar (basic) administrasi dan data pertanahan. Dengan menurunkan sengketa dan konflik, PNBP akan meningkat.”ujar Zulfikar.(F-R)
