Uncategorized

FKP Ranwal RKPD 2026, Kedundung dan Omben Zona Miskin, Eksekutif-Legislatif Kompak Semprot BPS

×

FKP Ranwal RKPD 2026, Kedundung dan Omben Zona Miskin, Eksekutif-Legislatif Kompak Semprot BPS

Share this article
Ketua Komisi 2 DPRD Sampang, Alan Kaisan Sependapat Dengan Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setyawan, Bappeda Litbang, dan Segenap Undangan, Bahwa BPS Wajib Mengevaluasi Data Kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Dutamasyarakatnews.com,-Sampang _ Dalam rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2026, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Sampang, Hj. Ir. Umi Hanik Laila menyebut wilayah tengah Kabupaten Sampang tercatat zona miskin, Selasa (21/01/2025).

Dalam Sambutannya, Kepala Bappeda Litbang Sampang, Hj. Ir. Umi Hanik Laila Mengaku Sependapat Dengan Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setyawan, Agar BPS Mengevaluasi Data Kemiskinan di Sampang.

Umi Hanik mengatakan, Kecamatan Kedundung tercatat pertama masuk zona merah kategori miskin dan disusul Kecamatan Omben dari empat belas (14) kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, H. Yuliadi Setyawan merespon dingin dan optimis ada kesalahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, puluhan tahun tercatat Kabupaten dalam zona miskin itu tidak wajar, sehingga saat pihaknya membandingkan data dari Pemerintah Kabupaten Sampang, baik dari Dinas sosial dan Bappeda Litbang, berbanding terbalik dengan data angka kemiskinan dari BPS.

Sehingga Wawan, panggilan Yuliadi Setyawan berharap ada evaluasi secara profesional dari BPS. Dimana faktanya, di setiap desa apalagi di wilayah kecamatan kota, Kabupaten Sampang banyak rumah warga bagus dan besar, terang Wawan.

Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Sampang, Alan Kaisan yang tampak hadir dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2026 di Aula Bappeda Litbang Sampang, tidak menepis dan tidak pula mengakui data tersebut.

Namun Alan Kaisan juga berharap BPS bisa mengevaluasi ulang data angka kemiskinan di Kabupaten Sampang, antaranya bisa merilis dasar penetapan angka kemiskinan dimaksud, sehingga pihaknya selaku DPRD bisa lebih fokus terhadap komplek permasalahan dasar kemiskinan, bersama dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Sampang.

Ditambahkan Alan, politisi Partai Gerindra menjabat dua (2) periode sebagai anggota DPRD Sampang tersebut juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sampang juga harus lebih serius dan fokus terhadap pemerataan pembangunan, baik infrastruktur berkelanjutan utamanya.

Dijelaskan Alan, di Kecamatan Kedundung yang kebetulan asal kelahiran dan tempat tinggalnya selama ini masih banyak permasalahan yang perlu perhatian serius Pemkab Sampang.

Antaranya air bersih setiap musim kemarau, lebih 5 bulan dan setiap minggu pasti membeli air tangki dengan harga kisaran 300 ribu, sementara mata pencahariannya mayoritas petani dan peternak kambing dan sapi.

Untuk itu, harapannya Alan Pemkab Sampang bisa membantu dan bukan menutup mata, sehingga ditengah kesulitan pekerjaan dan ekonomi, warga yang krisis air bersih tidak menangis setiap musim kemarau datang.

Selain itu juga ditegaskan Alan, Kecamatan Kedundung wilayah zona miskin antaranya akibat beberapa faktor, yaitu selain krisis air bersih untuk MCK, juga sulit untuk bercocok tanam dalam pertanian, serta Aksebilitas, Fasilitas Kesehatan menjadi poin penting yang harus dipecahkan bersama, Pungkasnya.

Suasana Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2026, di Aula utama Lt.II kantor Bappeda Litbang Sampang, sempat hangat, karena serentak Eksekutif dan Legislatif Menyemprot BPS.

Sementara Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Hj. Ir. Umi Hanik Laila menyebut kategori kemiskinan ekstrim di Sampang, masyarakat tidak lebih sepuluh ribu rupiah dalam belanja setiap harinya, faktanya hasil surve pihaknya, masyarakat Sampang tidak lepas di desa lebih dari itu belanja hariannya, dimana hal sederhananya mayoritas kaum pria setiap hari merokok.

Namun Kabupaten Sampang dinilai dari pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas (Migas) apalagi ada Migas semakin tahun meningkat. Dimana diketahui bersama terdapat sektor pertanian yang luas, dan kehutanan dan perikanan yang cukup menjadi mata pencaharian masyarakat desa di Kabupaten Sampang.(Man)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *