Dutamasyarakatnews.com, – BOGOR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengedepankan kepastian dan transparansi waktu dalam setiap layanan. Hal ini ditegaskan sebagai standar utama dalam menuntaskan percepatan penyelesaian berkas pertanahan nasional.
Fokus pada Kepuasan Pelanggan
Dalam pengarahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2026), Menteri Nusron mengingatkan bahwa instansi yang dipimpinnya adalah institusi pelayanan publik.
“Kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Masyarakat harus tahu pasti kapan urusannya selesai dan bisa memantau (tracking) posisi berkas mereka secara transparan,” tegas Menteri Nusron.
Ia menekankan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) bukan sekadar aturan formal, melainkan instrumen untuk bekerja secara prudent (hati-hati) dan compliant (patuh hukum), sekaligus tetap menjaga kecepatan pelayanan.
Penguatan SDM Wilayah Penyangga
Mengingat beban kerja yang tinggi di wilayah penyangga ibu kota, Menteri Nusron memberikan perhatian khusus bagi jajaran di Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten. Ia meminta agar penempatan personel didasarkan pada kompetensi dan integritas yang tinggi.
Integritas & Keberanian: SDM harus memiliki jiwa kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil keputusan.
Kehati-hatian: Keberanian harus dibarengi dengan prinsip prudence agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
“Khusus untuk wilayah penyangga, SDM kita harus kuat. Berani saja tidak cukup, harus tetap prudent. Jika berani tapi tidak hati-hati, itu berbahaya,” imbuhnya.
Evaluasi Kolektif Wilayah Jawa Barat
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para Kepala Kantor Pertanahan dari Kota/Kabupaten Bogor, Depok, Cianjur, hingga Sukabumi. Dalam forum tersebut, setiap satuan kerja memaparkan kendala teknis dan kesiapan SDM untuk dievaluasi langsung oleh jajaran pimpinan pusat.
Turut hadir mendampingi Menteri, Dirjen PHPT Asnaedi, Kepala Pusdatin I Ketut Gede Ary Sucaya, Kabiro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kakanwil BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi birokrasi pertanahan yang lebih modern dan akuntabel. (AR/JR/F-R)
