Dutamasyarakatnews.com, – JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memperkuat barisan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memimpin pengangkatan sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) serta Wilayah (MPPW) di Aula Prona, Jakarta, Senin (12/01/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan ribuan PPAT di seluruh Indonesia bekerja secara profesional, mengingat peran mereka yang krusial sebagai mitra strategis pemerintah dalam pendaftaran tanah.
PPAT Sebagai Aset Percepatan Layanan
Dalam arahannya, Asnaedi mengungkapkan bahwa saat ini hampir 80% tanah di Indonesia telah terdaftar. Kondisi ini menggeser fokus kerja sama dengan PPAT dari sekadar pendaftaran menjadi peningkatan kualitas layanan transaksi pertanahan.
“Jumlah PPAT saat ini mencapai sekitar 24.000 orang. Ini adalah aset besar yang jika dimaksimalkan akan mempercepat layanan kita secara signifikan. Peran MPPP dan MPPW sangat krusial dalam menjaga kualitas dan kepuasan pengguna layanan,” jelas Asnaedi.
Struktur Pengawasan yang Lebih Menjangkau
Mengingat besarnya jumlah anggota Ikatan PPAT (IPPAT), Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa pembinaan tidak bisa lagi hanya berpusat di Jakarta.
MPPP (Pusat): Fokus pada kebijakan makro dan pengawasan tingkat nasional.
MPPW (Wilayah): Dibentuk untuk menjangkau pembinaan PPAT di daerah secara lebih intensif dan responsif terhadap kendala lokal.
Total peserta yang dilantik pada kegiatan tersebut sebanyak 311 orang, dengan rincian MPPP sebanyak 5 orang dan MPPW sebanyak 306 orang. Peserta yang hadir secara langsung di Kementerian ATR/BPN berjumlah 36 orang, sementara 275 peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Di hadapan Dirjen PHPT, Asnaedi, para perwakilan anggota MPPP dan MPPW melakukan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan.
Bertindak sebagai saksi dalam kegiatan ini, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Wartomo, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Suwito. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ/F-R)
