Dutamasyarakatnews.com, – SAMPANG – Silaturahmi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Forkopimda dan Elemen Masyarakat di Kabupaten Sampang, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang, bersama Polres Sampang menuai kritik pedas dari banyak pihak, khususnya dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sampang.
Pasalnya, Polres Sampang selaku Panitia acara, lebih Prioritaskan perwakilan ojek online dibandingkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Insan Pers, untuk digandeng sebagai mitra menjaga kondusifitas daerah Sampang.
Hal tersebut terjadi saat perwakilan LSM dan Pers, tidak ada dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Forkopimda dan Elemen Masyarakat yang berlangsung di Pendopo Trunojoyo Bupati Sampang, kamis (04/09/2025).
Dijelaskan Ketua PWI Sampang, Fathor Rahman, S.Sos yang diketahui juga sebagai ketua Media Center Sampang (MCS), tidak seharusnya hal tersebut terjadi.
Menurutnya, LSM dan pers penting bagi kondusivitas, karena keduanya berperan sebagai pengawas dan menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah, serta memantau kebijakan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendorong perubahan sosial yang positif dan terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman.
Untuk itu, Mamang panggilan akrab Fathor Rahman dengan tegas, mengaku kecewa dengan Panitia pelaksana yang diketahui dimotori pihak Polres Sampang dan Bakesbangpol Kabupaten Sampang.
“Saya sangat kecewa, dengan tidak dilibatkannya LSM dan Pers, adalah cermin kurangnya dihargai, seolah dimanfaatkan saja saat ada perlunya, namun sebaliknya hal sakral seperti ini malah dipandang sebelah mata, dan lebih memilih Ojek online yang dilibatkan” tutur Mamang.
Sementara Kapolres Sampang, AKBP Hartono Menepis kalau pihaknya tidak menghargai LSM dan Wartawan, namun hanya kelalaian Panitia yang lupa, jelasnya.
Mungkin LSM dan wartawan boleh dianggap tidak masuk dalam Empat Pilar Kebangsaan, namun kita merupakan bagian dari “pilar kekuasaan keempat”, dimana mendukung demokrasi dan melakukan kontrol sosial.
Diketahui, Empat Pilar Kebangsaan adalah pondasi nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara Keempat pilar kebangsaan ini adalah konsensus dasar negara untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa, yaitu Pancasila Sebagai ideologi dasar, pedoman dalam bertindak dan berpikir, selanjutnya UUD 1945 sebagai Landasan hukum dan konstitusi negara.
Sedangkan Pers dan LSM sebagai Pilar Keempat.
Peran kita sebagai LSM dan Pers dalam masyarakat demokratis adalah sebagai Penyampai informasi, yaitu Memberikan informasi kepada publik dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu sebagai Kontrol sosial, yaitu Mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, pungkas Mamang.(Yan/F-R))
