Dutamasyarakatnews.com, – JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus tancap gas dalam mereformasi birokrasi keuangan. Melalui implementasi Cash Management System (CMS), kementerian di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ini berkomitmen menutup rapat celah penyimpangan anggaran dan memperkuat transparansi secara real-time.
Dalam acara Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi PNBP di Aula Prona, Jakarta (29/04/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa CMS bukan sekadar alat transaksi, melainkan benteng integritas.
Sudah tiga tahun terakhir, ATR/BPN meninggalkan cara-cara konvensional dalam pengelolaan kas. Penggunaan CMS memungkinkan pemantauan saldo, transfer, hingga pembayaran negara dilakukan secara digital tanpa sentuhan fisik uang tunai.
“Ini langkah strategis. Dengan transaksi digital real-time, kita meminimalkan praktik korupsi dan mempermudah pengawasan bagi pimpinan maupun auditor. Semuanya menjadi lebih akuntabel dan berintegritas,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Upaya keras ini membuahkan hasil manis. Pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyabet Peringkat 1 Nasional dalam kategori penggunaan CMS antar Kementerian/Lembaga (K/L) dengan jumlah virtual account fantastis, yakni lebih dari 500 rekening.
Adapun target 2026 Meningkatkan persentase transaksi nontunai di seluruh satuan kerja (Satker),Menghapus potensi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Sebagai bentuk motivasi, kementerian memberikan penghargaan kepada Satker di tingkat pusat, Kanwil Provinsi, hingga Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota yang mencatatkan performa terbaik.
Kategori Penghargaan meliputi Jawara CMS, yaitu Satker dengan penggunaan CMS tertinggi di bank mitra (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI).
Selanjutnya Top PNBP, maksudnya Satker dengan capaian target PNBP terbaik (Kategori Target Besar, Sedang, dan Kecil).
Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kartika Sari, menambahkan bahwa optimalisasi CMS adalah strategi kunci untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran nontunai sesuai mandat Peraturan Menteri Keuangan 183/2019.
“Kita ingin memastikan pengelolaan APBN dan PNBP bersih dari risiko. Digitalisasi adalah jawaban untuk kepatuhan regulasi yang lebih ketat,” pungkas Kartika.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN, serta perwakilan dari perbankan mitra (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI).(AR/RS/F-R)
