Dutamasyarakatnews.com, Sampang – Sektor Migas menjadi atensi khusus mengenai transparansi dan minimnya dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sampang, Ir. Hj. Umi Hanik Laila, MM, dalam acara Dies Natalis ke-8 dan Seminar Nasional yang digelar di Pendopo Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Selasa (07/04/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam wadah Dewan Energi Mahasiswa Madura ini menggandeng PT Medco serta sejumlah perusahaan migas se-Madura, dengan mengusung tema “Lifting Migas Madura untuk Indonesia.”
Dalam keterangannya, Kepala Bappedalitbang, Umi Hanik secara tegas menyoroti pentingnya keterbukaan perusahaan migas terhadap pemerintah daerah, terutama terkait pengelolaan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Perusahaan migas harus transparan, baik dalam pengelolaan, pemberdayaan, maupun perbaikan lingkungan. Hal ini penting agar manfaatnya juga dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat Madura,” ujarnya.
Masih kata Umi Hanik, menegaskan bahwa selama hak-hak masyarakat dan mahasiswa dipenuhi, resistensi terhadap investasi migas dapat diminimalisir. Bahkan, ia membuka peluang besar bagi masuknya investasi baru di Sampang, asalkan ada keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya.
“Kalau hak-hak mereka diberikan, saya kira tidak akan ada penolakan. Justru investasi akan kembali masuk dan membuka peluang kerja bagi generasi muda kita,” tegasnya.
Ditambahkan Kepala Bappedalitbang, menyampaikan bahwa kontribusi bagi hasil dari perusahaan migas hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Bahkan, trennya justru terus menurun dari tahun ke tahun.
Kerja sama bagi hasil ini belum berdampak signifikan dan cenderung menurun. Ini juga dipengaruhi kebijakan alokasi dari pemerintah pusat yang kerap mengalami kendala.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung kondisi cadangan migas yang semakin menipis, yang turut menjadi faktor menurunnya kontribusi sektor tersebut.
Saat ini, tercatat ada sekitar sepuluh perusahaan migas beroperasi di Pulau Madura, dengan empat di antaranya berada di wilayah Kabupaten Sampang.
Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah berharap adanya tata kelola yang lebih adil dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami berharap pengelolaan bagi hasil ini dilakukan secara baik dan transparan. Dampaknya harus nyata, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Sof)
