Dutamasyarakatnews.com, – SAMPANG — Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sampang, AKBP Hartono, meresmikan selesainya proyek renovasi Jembatan Gantung Presisi Merah Putih di Dusun Tembengan, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (20/05/2026).
Meski disambut baik karena memperbaiki akses warga, proyek yang diklaim sebagai inisiatif strategis Kapolri ini menuai sorotan terkait transparansi anggaran serta pergeseran fokus tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepolisian.
Sebelumnya, kondisi fisik jembatan gantung sepanjang 40 meter tersebut sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan publik. AKBP Hartono menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai insiden anak terjatuh akibat rusaknya bantalan jembatan.
“Program ini merupakan inisiatif bersama dari Kapolri. Saya mengajak masyarakat untuk bekerja secara swadaya. Pengerjaannya memakan waktu satu minggu. Dulu, pernah ada anak yang terjatuh di sini,” ujar Hartono kepada awak media, Rabu (20/05/2026).
Renovasi yang dikebut dalam waktu tujuh hari tersebut diklaim telah mencapai 90 persen meliputi perbaikan bantalan dan pengecatan ulang, sementara tali seling baja utama tetap menggunakan material lama.
Kendati berdampak positif bagi mobilitas antar-desa, proyek infrastruktur fisik yang diinisiasi oleh institusi Polri ini memicu pertanyaan kritis dari sebagian masyarakat terkait akuntabilitas fiskal.
Saat dikonfirmasi mengenai total nilai proyek dan asal-usul anggaran, Kapolres Sampang tidak merinci nominal pastinya. Ia menyatakan bahwa pendanaan proyek ini murni bersumber dari program internal Kapolri serta sumbangan pihak ketiga (donatur).
“Terkait anggaran, kami tidak menghitung totalnya karena ada sumbangan dari masyarakat, dan anggota (Polres) juga ikut andil,” tambah Hartono.
Langkah Polres Sampang menggalang dana non-pemerintah (donatur) untuk pembangunan fisik dinilai beberapa pihak sebagai upaya kedekatan sosial di tengah fluktuasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum di wilayah Sampang. Namun, model pembangunan swadaya oleh kepolisian ini juga tidak lepas dari kritik.
Beberapa pengamat kebijakan publik lokal menilai, keterlibatan polisi dalam proyek fisik infrastruktur berpotensi mengaburkan tupoksi utama Polri sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Keberadaan dana donatur yang tidak diaudit secara terbuka juga dikhawatirkan dapat memicu benturan kepentingan (conflict of interest).
Acara seremonial peresmian tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama Polres Sampang, Kapolsek se-Kabupaten Sampang, Camat Sampang, Penjabat (Pj) Kepala Desa Tanggumong, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.(Man/F-R)
