Dutamasyarakatnews.com, – JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah merumuskan transformasi besar pada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Ke depan, BPN tidak lagi bekerja kotak-kotak berdasarkan fungsi teknis (sektoral), melainkan beralih ke pendekatan berbasis kewilayahan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan perubahan ini demi merespons dinamika lapangan yang bergerak cepat, seperti area investasi baru yang butuh penanganan cepat terkait sertifikasi, tata ruang, hingga potensi sengketa sekaligus.
“Kita sedang menuju layanan modern berbasis digital dan spasial. Tidak bisa lagi bekerja sektoral (hanya urusan ukur atau daftar saja). Semua jajaran harus menguasai dan memahami kondisi wilayah secara menyeluruh,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring, Senin (11/05/2026).
Saat ini, struktur Kantah dibagi kaku berdasarkan seksi teknis (Survei, Penetapan Hak, Pengadaan Tanah, hingga Sengketa). Pendekatan wilayah yang baru ini dinilai punya segudang manfaat:
Memperkuat penguasaan dinamika dan kondisi nyata di daerah.
Mempercepat deteksi sengketa dan masalah pertanahan sebelum membesar.
Mendukung integrasi layanan modern berbasis data spasial.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menambahkan bahwa perombakan struktur ini menjadi kunci penentu kualitas pelayanan publik. “Harapan kita ingin memberi pelayanan terbaik dengan kualitas terjamin, sekaligus mengembangkan SDM yang mumpuni,” pungkasnya. (AR/FA/FR)
